Di tengah perkembangan ekonomi, politik, dan keamanan kawasan dan global yang dinamis, peran Indonesia sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun depan akan menjadi faktor penentu kesiapan ASEAN dalam merealisasikan visi ASEAN 2025—yang mengedepankan keamanan dan stabilitas, integrasi pasar, dan inklusivitas. Krisis 3C yaitu Conflict, Climate Change, dan COVID-19 masih akan menjadi risiko besar dalam perekonomian dunia, sehingga ASEAN dituntut untuk menjadi relevan, responsif, dan meninggalkan pendekatan “business as usual” untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Oleh sebab itu, beberapa isu menjadi penting dan mendesak untuk dibahas dalam ASEAN Chairmanship tahun 2023, antara lain terkait isu keamanan pangan, transisi energi, dan ekonomi digital.

Pertama, isu keamanan pangan yang mengancam akibat dari konflik RusiaUkraina. Penting bagi negara ASEAN untuk mendukung keterbukaan rantai pasok yang dapat menjamin keberlangsungan pasar internasional pangan di kawasan dan memberikan kepastian lebih tinggi. Oleh sebab itu, isu ini dapat difokuskan untuk mengharmonisasikan definisi ketahanan pangan di kawasan, serta mengaktifkan inisiatif penyediaan cadangan pangan untuk situasi darurat. Optimalisasi sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan, serta efisiensi transportasi dan logistik di kawasan juga diperlukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi negara ASEAN.

Selanjutnya, agenda transisi energi di ASEAN perlu dipercepat. Kuncinya adalah untuk mendapatkan keseimbangan antara ketahanan energi (energy security) jangka pendek dan transisi energi yang berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi dan ketahanan iklim (climate security) ASEAN di masa depan. Salah satunya, melalui implementasi teknologi batu bara bersih, dan penguatan industri mobil listrik dan investasi energi terbarukan. ASEAN juga dapat mengoptimalkan green and blended financing sebagai opsi pembiayaan berkelanjutan dalam sektor energi.

Terakhir, isu ekonomi digital di ASEAN seperti pembenahan tata kelola data dan cross-border data flow perlu mendapatkan perhatian khusus untuk meningkatkan integrasi ekonomi digital. Hal ini penting untuk memaksimalkan keuntungan dari tren digitalisasi yang diproyeksikan akan tumbuh secara signifikan dan diperkirakan mencapai 1 triliun dolar AS pada tahun 2030. Selain itu, perbaikan literasi dan keterampilan digital untuk kelompok rentan dan Usaha Kecil dan Menegah (UKM), dan peningkatan kemudahan mobilitas tenaga kerja di sektor ekonomi digital untuk mewujudkan ekonomi digital yang inklusif dan berdaya saing