Proyeksi Hubungan Indonesia-Australia di Era Kepemimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese 

Kamis, 16 Juni 2022

Terpilihnya Anthony Albanese sebagai Perdana Menteri (PM) Australia yang baru bukan hanya berdampak secara siginifikan terhadap kancah perpolitikan di dalam negeri Australia, namun tentunya juga pada bidang politik luar negerinya. Kembali berkuasanya Partai Buruh mengindikasikan adanya strategic reset dalam kebijakan luar negeri Australia terhadap kawasan dan isu-isu internasional lainnya yang telah diabaikan oleh Partai Liberal Australia semasa berkuasa sebelumnya. Kunjungan PM Albanese ke Indonesia minggu lalu antara lain menunjukkan keseriusan Pemerintah Australia untuk mengoreksi kebijakan luar negeri Australia. Mengingat hubungan yang sangat dinamis antara Indonesia dan Australia sebagai dua negara besar yang bertetangga dekat secara geografis, strategic reset ini akan sangat berdampak terhadap Indonesia dan kawasan tentunya sehingga perlu kita cermati bersama.   

Selama satu dekade terakhir terlihat adanya peningkatan intensitas

hubungan antara kedua negara, baik dalam bidang politik-keamanan, maupun ekonomi. Setelah ditandatanganinya Comprehensive Strategic Partnership pada tahun 2018, sejumlah nota kesepahaman (MoU) juga telah disepakati, antara lain Renewed MoU on Countering Terrorism and Violent Extremism dan MoU on Cyber Cooperation. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, di bawah kerangka Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), pada tahun 2019 juga menyusul ditandatanganinya MoU on Indonesia - Australia Skills Development Exchange Pilot Project dan MoU on a PIlot Workplace-Based Training Visa Arrangement. Kedua negara telah mempererat hubungan diplomasi pertahanan melalui serangkaian latihan militer, pertukaran anggota-anggota pertahanan, dan berbagai kerja sama praktis lainnya.  

Namun, masih ada beberapa ganjalan, antara lain keputusan Australia untuk mengembangkan kapal selam nuklir dalam pakta pertahanan AUKUS dan keikutsertaan Australia dalam QUAD yang digagas oleh Amerika Serikat yang mengarah pada penguatan inisiatif minilateralism di Asia-Pasifik. Sikap Australia yang nampaknya lebih condong memperkuat kerja sama dengan negara-negara Anglophone ketimbang dengan negara-negara tetangganya telah memicu kekhawatiran bahwa kebijakan-kebijakan tersebut akan mengancam netralitas dan stabilitas kawasan.  

Peluang apa saja yang perlu dicermati dan ditindaklanjuti oleh Indonesia terkait perubahan kepemimpinan di Australia ini yang bisa menguntungkan kedua belah pihak? Pesan penting apa yang bisa disampaikan guna memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia sehingga bisa memitigasi berbagai perbedaan pandangan yang ada, khususnya dalam menyikapi proyeksi rivalitas antara kekuatan-kekuatan besar dunia di kawasan Asia Tenggara? Upaya-upaya bersama apa saja yang perlu dibangun oleh Indonesia dan Australia untuk menghadapi sejumlah tantangan global ke depan?